PP 46 Tahun 2013 Membayar Pajak Hanya 1%

PP 46 Tahun 2013 adalah Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Inti dari peraturan pemerintah ini adalah Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan yang memiliki peredaran usaha tidak melebihi Rp. 4,8 Milyar per tahun dikenakan pajak yang bersifat final dengan tarif hanya 1% dari peredaran bruto.

Maksud dan Tujuan Diterbitkannya PP 46 Tahun 2013

PP 46 Tahun 2013 Membayar Pajak Hanya 1%
PP 46 Tahun 2013
PP 46 Tahun 2013 terbit disertai dengan maksud dan tujuan diterbitkannya peraturan ini yaitu:
  1. Memberikan kemudahan dan menyederhanakan peraturan pajak sehingga masyarakat Wajib Pajak mudah dalam melakukan kewajiban perpajakannya baik dalam menyetor maupun melaporkan pajak.
  2. Memberikan pengetahuan tentang perpajakan kepada masyarakat bahwa pajak itu tidak sulit dengan tarif yang sederhana, membayar pajak hanya 1%.
  3. Mengedukasi masyarakat tentang transparansi dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
  4. Memberikan kesempatan lebih besar kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.
Dengan diterbitkannya peraturan yang menyederhanakan cara menghitung dan melaporkan pajak ini diharapkan tidak ada lagi yang mengatakan bahwa menghitung pajak itu sulit dan seterusnya, karena saat ini membayar pajak hanya 1%. Sederhana dan mudah diingat oleh Wajib Pajak.

Wajib Pajak yang Harus Menggunakan PP 46 Tahun 2013

Wajib Pajak yang harus menggunakan PP 46 Tahun 2013 adalah semua wajib pajak baik orang pribadi maupun badan tidak termasuk BUT yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 Milyar dalam 1 (satu) tahun pajak.

Namun tidak semua Wajib Pajak ahrus menggunakana tarif 1% sesuai PP 46 Tahun 2013, walaupun penghasilan brutonya dalam satu tahun pajak kurang dari Rp. 4,8 Milyar namun mereka tidak dikenakan pajak berdasarkan PP 46 Tahun 2013 yaitu:
  1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan,  warung  tenda di trotoar,  dan  sejenisnya.
  2. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar.
  3. Wajib Pajak berbentuk BUT.
  4. Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan atau keagamaan.
  5. Wajib Pajak yang penghasilan dari usahanya telah dikenai PPh Final tersendiri seperti Jasa Konstruksi dan sebagainya.
  6. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang meliputi:
  • pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  • pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
  • olahragawan;
  • penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 
  • pengarang, peneliti, dan penerjemah; 
  • agen iklan; 
  • pengawas atau pengelola proyek;
  • perantara;
  • petugas penjaja barang dagangan;
  • agen asuransi; dan
  • distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.
Dari penjelasan tersebut maka anda menjadi tahu posisi anda. Apakah termasuk yang wajib menggunakan tarif 1% berdasarkan PP 46 Tahun 2013 ataukah dikecualikan dari peraturan tersebut.

Cara Menghitung dan Melaporkan Pajak Berdasarkan PP 46 Tahun 2013

Untuk menghitung dan melaporkan Pajak Penghasilan berdasarkan PP 46 Tahun 2013 ketentuannya adalah:
  1. Pajak Penghasilan yang dimaksud dalam peraturan ini bersifat final sesuai Undang-undang PPh Pasal 4 ayat 2.
  2. Wajib Pajak yang seluruh penghasilannya semata-mata sudah dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat 2 sesuai PP 46 tahun 2013 ini sudah tidak lagi membayar angsuran masa PPh Pasal 25 bulanan.
  3. Dihitung dan disetor setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
  4. PPh Final Pasal 4 ayat 2 yang telah disetor berdasarkan PP 46 Tahun 2013 dianggap sudah dilaporkan apabila SSP telah mendapatkan validasi dari Bank Persepsi dan telah mendapatkan NTPN atau Wajib Pajak sudah mendapatkan Bukti Penerimaan Negara jika Wajib Pajak membayar atau menyetor dengan cara e-billing.
  5. Cara menghitungnya adalah dengan menghitung omset atau peredaran bruto sebulan dikalikan dengan tarif 1%.
  6. PPh Final Pasal 4 ayat 2 berdasarkan PP 46 Tahun 2013 disetor dengan kode MAP 411128 dan kode setoran 420, lihat gambar.
    PP 46 Tahun 2013 Membayar Pajak Hanya 1%
    Contoh SSP

Contoh cara menghitung PPh Final Pasal 4 Ayat 2

Andi baru terdaftar NPWP di KPP Pratama Purwokerto pada tanggal 2 Januari 2016. Peredaran bruto Andi dari usahanya berupa toko pakaian di bulan Januari 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-. Bagaimana cara menghitung pajak penghasilannya?

Jawab:
  • Penghasilab bruto Andi disetahunkan: Rp. 50.000.000,- X 12 = Rp. 600.000.000,-
  • Karena setelah disetahunkan penghasilan bruto Andi masih dibawah Rp. 4,8 Milyar maka Andi dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat 2 berdasarkan PP 46 Tahun 2013.
  • Besarnya PPh Final Pasal 4 ayat 2 adalah: 1% X Rp. 50.000.000,- = Rp. 500.000,-.
  • Jadi Andi harus menyetor PPh Final Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp. 500.000,- untuk Masa Pajak Januari dengan Kode MAP 411128 dan Kode setoran 420 paling lambat tanggal 15 bulan Februari 2016.

Ketentuan Lain yang Harus Diketahui

  1. Penghasilan yang telah dikenai PPh Final berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri, maka tidak dikenakan PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 ini.
  2. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.
  3. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak PP 46 Tahun 2013 yang berdasarkan ketentuan UU PPh dan peraturan pelaksanaannya wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidak bersifat final, dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain.
  4. PTKP tidak digunakan dalam penghitungan PPh Final Pasal 4 ayat 2 sebesar 1% dari peredaran bruto tertentu sesuai dengan PP 46 Tahun 2013.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang PP 46 Tahun 2013, yang intinya Wajib Pajak yang memiliki omset atau peredaran usaha di bawah Rp. 4,8 Milyar setahun dikenai PPh Final Pasal 4 ayat 2 sebesar 1% dari peredaran usahanya.

Semoga bermanfaat untuk anda dan jangan lupa berbagi, terimakasih.
Baca artikel lainnya: Tata Cara Pindah Alamat atau Kedudukan NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Maupun Badan.

18 Responses to "PP 46 Tahun 2013 Membayar Pajak Hanya 1%"

  1. KANTOR JASA AKUNTANSI & KONSULTAN PAJAK PT. GSP 08121970077 Melayani Jasa Pembuatan Laporan Keuangan, Pajak SPT Masa/Tahunan, Murah & Profesional. Promo Buat Laporan Keuangan Hanya 500 Rb/bln.

    BalasHapus
  2. Selamat sore Mas, untuk PP 46 ini dengan omzet < 4,8M setahun apakah WP Orang Pribadi harus mempunyai Surat Ijin Usaha? Terima kasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. Hallo mas ottophoto saya bantu ja2ab pertanyaan masnya yah. Pp no 46 ini wajib bagi usaha yg memiliki surat izin usaha. Tapi ini kembali lagi ke jenis pekerjaan atau usahanya. Jk sifat usahanya menetap dlm jngka waktu minimal 1 tahun itu dan penghasilannya kurang dari 4.8m wajib menggunakan pp no 46 walaupun tidak memiliki surat izin usaha. Kecuali sifat usahanya ini bongkar pasang yg setiap hari harus di bongkar dan dipasang, mis: stan2 di jalan atau tmpat2 tertentu.

      Hapus
  3. Kalau boleh saya bantu jawab yah.
    Buat mas ottophoto.
    Pp 46 ini memang harus utuk wp op yang memiliki surat izin usaha. Tapi jika usaha yang dilakukan sifatnya menetap disuatu tempat atau bukan usaha yg bongkar pasang tetap harus byar pajak pp no 46 ini. Karena pajak ini berhubungan ke DJP bukan ke dinas perdangangan. Contoh usaha yg bongkar pasang itu seperti yg jualan jualan di tempat2 tertentu yg menggunakan stan2 dan tiap hari harus di pasang dang dibongkar.

    BalasHapus
  4. Sore mas. Saya mau nanya nih. Tahun kemarin 2015 penghasilan saya dibawah 4,8 milyar dan dikenakan pajak 1 persen. Tahun ini 2016 penjual sudah melewati 4,8 milyar. Jadi untuk laporan tahunan nya nanti pakah saya masih dikenakan 1 persen juga mas seperti tahun kemarin?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Benar masih dikenakan PPh Final 1% dari omset, baru kemudian untuk tahun 2017 menggunakan mekanisme angsuran PPh Pasal 25 karena omset di SPT Tahunan 2016 sudah di atas 4,8M.

      Hapus
  5. terima kasih sharing2nya mas fathur.. salam kenal

    BalasHapus
    Balasan
    1. makasih juga atas kunjungannya di blog yang sederhana ini, salam kenal juga mas..

      Hapus
  6. Mau tanya mas fathur.

    Pada juni 2016 Saya mendirikan PT kecil2an untuk usaha.

    Pendapatan Kotor perbulan sekitar 20.000.000 jutaan. Gaji Karyawan sekitar 4.000.000 ( 1 Orang ). Untuk listrik telp dll / bulan 2.000.000 an.

    Jika dihitung usaha Saya belum ada setahun, Jadi perhitungan Pajak yang benar seperti apa, dan menggunakan peraturan no Berapa?

    Untuk bukti potong dan form lainya dapat di mana? tolong di runut mas Fathur karena Saya ingin mulai tertib Pajak.

    Banyak terima kasih untuk sarannya.

    Salam

    BalasHapus
    Balasan
    1. Terimakasih atas kunjungannya di blog yang gak seberapa ini.

      Pertanyaannya tentang PT yang berdiri tahun 2016 dan omset perbulan sekitar 20 jutaan.

      Maka jawaban saya, sesuai dengan PP 46 Tahun 2013 pada pasal 2 ayat 4 disebutkan bahwa tidak termasuk wajib badan yang dikenai PPh Final adalah WP badan yang belum beroperasi secara komersial.

      Berdasarkan PMK No.107/PMK.011/2013 pasal 7 ayat 1 disebutkan Wajib Pajak Badan yang seperti ini (belum beroperasi secara komersial) dikenai PPh dengan tarif umum sesuai UU PPh sampai dengan jangka waktu satu tahun sejak beroperasi secara komersial.

      Penentuan sudah beroperasi secara komersial atau belum dihitung sejak saat pertama melakukan produksi.

      Pada PT yang Mas Mars dirikan berarti mulai beroperasi secara komersial sejak juni 2016. Maka untuk tahun pajak 2016 PT tersebut masih dikenai pajak secara umum (tidak dikenai PPh Final sesuai PP 46).

      Mengingat jangka waktu satu tahun sejak beroperasi secara komersil baru berkahir tanggal bulan Mei 2017 maka untuk tahun pajak 2017 PT tersebut masih dikenai PPh dengan tarif umum sesuai undang-undang PPh. (belum dikenakan PPh Final 1% sesuai PP 46).

      PPh Final sesuai PP 46 baru dikenakan pada tahun 2018 jika:

      a. Omset antara Juni 2016 sampai dengan Mei 2017 masih dibawah 4,8M dan

      b. Omset antara Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 masih di bawah 4,8 M.

      Kesimpulannya: PT tersebut sampai dengan akhir tahun 2017 belum dikenai PPh Final 1% dari omset. Penentuannya baru di tahun 2018.

      Formulir bukti potong dan formulir lainnya kami belum lengkap menyediakan semuanya. Coba di label download.

      Kalau yang lengkap mungkin ada di www.pajak.go.id

      Terimakasih, jika ada pertanyaan tambahan silakan ditanyakan kembali.

      Hapus
  7. APa benar tarif 1% tidak berlaku untuk usaha di bidang penangkapan ikan walaupun dia dibawah 4.8M ?

    Dan apabila dibawah 4.8M ini menggunakan tarif yang ada fasilitas dan non fasilitas ?

    mohon jawabannya :)
    butuh penjelasan secepatnya ke line : putizolivia

    BalasHapus
    Balasan
    1. Saya belum pernah mendengar pengecualian untuk bidang usaha penangkapan ikan karena setahu saya bidang usaha penangkapan ikan apabila omset setahunnya masih dibawah 4,8M maka tetap dikenaki PPh Final 1% berdasarkan PP 46 ini.

      Tentang fasilitas dan non fasilitas yang dimaksud itu fasilitas apa?karena kurang jelas..terimakasih

      Hapus
  8. Mas Fathur, makasih atas info di blog ini!
    Ada pertanyaan nih.

    Saya ingin melaporkan SPT tahun 2015, usaha saya masuk ke golongan PP 46/2013, dengan pajak 1% dari bruto, namun saya belum pernah melaporkan dan membayar pajak bulanan di tahun pajak 2014.

    Ketika saya mengisi formulir 1770 dan melampirkan omzet bulanan usaha saya di 2015, ambil contoh total pajak tahun itu adalah 1 juta. Maka pada formulir 1770-III, saya isi Bagian A/16, PPh terutang 1 juta. Lalu, ke bagian mana angka ini perlu dipindahkan ke formulir 1770 (halaman induk)?

    Mohon bantuannya ...

    BalasHapus
    Balasan
    1. Lihat di postingan ini ya petunjuknya... makasih:

      http://www.mas-fat.com/2016/02/petunjuk-pengisian-spt-tahunan-pph-orang-pribadi-2016.html

      Hapus
  9. mas omset perusahaan baru saya tahun 2016 <4,8 M setiap tagihan dikenakan potongan ppn +pph final dari bendahara pengeluaran pemerintahan,,apakah masih wajib bayar 1 % di laporan spt tahunannya..? mksh

    BalasHapus
    Balasan
    1. kalau udah dikenakan PPh Final maka gak kena lagi PPh Final 1%.

      Hapus
  10. Permisi saya mau tanya apakah perlu pengajuan untuk pp 46 tahun 2013 ini.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Tidak perlu mengajukan permohonan untuk dikenai PPh Final PP 46 karena pengenaannya langsung berdasarkan omset pada SPT Tahunan tahun sebelumnya. Atau bisa dibaca penjelasan saya untuk mas MARS di atas.

      Hapus