Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2016 Bagi Wajib Pajak PP 46

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk tahun pajak 2015 harus disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret 2016. Untuk mempermudah anda dalam pengisian SPT Tahunan anda, kali ini Blog Mas Fathur akan sedikit mengulas mengenai petunjuk bagaimana cara yang mudah dal mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Namun penjelasan kali ini akan lebih fokus kepada Wajib Pajak PP 46 Tahun 2013.

Bagi anda yang belum memahami siapa sih Wajib Pajak PP 46 Tahun 2013 itu, anda dapat membaca artikel kami sebelumnya di sini. Singkatnya Wajib Pajak PP 46 Tahun 2013 adalah Wajib Pajak yang dikenai PPh Final Pasal 4 ayat 2 sebesar 1% dari peredaran usaha bruto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Nah, kali ini kita akan fokus pada pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi bagi Wajib Pajak PP 46 Tahun 2013 ini.

Apakah ada perbedaan antara pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi bagi Wajib Pajak PP 46 Tahun 2013 dengan pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang biasa?. Sebenarnya tidak banyak perbedaannya, hanya saja cara pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Wajib Pajak PP 46 Tahun 2013 lebih simpel dari yang biasa. Untuk pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang biasa akan dibahas kemudian ya, jadi jangan khawatir.

Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2016 Bagi Wajib Pajak PP 46
Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Persiapan Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Wajib Pajak PP 46 Tahun 2013

Sebelum anda mulai mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi anda, terlebih dahulu persiapkan data-data dan kelengkapan SPT Tahunan, misalnya:
  • Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi terkahir 2016 lengkap satu bendel terdiri dari formulir induk 1770; 1770-I s.d 1770-IV dan daftar jumlah peredaran bruto dan pembayaran PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013. Download Formulir di SINI.
  • Laporan Keuangan Laba Rugi dan Neraca bagi yang melakukan pembukuan atau Rekapitulasi Peredaran Usaha Bruto setahun. Download Rekapitulasi Peredaran Usaha Bruto di SINI.
  • Data harta dan hutang yang anda miliki pada akhir tahun.
  • Kartu Keluarga atau KTP yang menjadi tanggungan (jika ada).
  • Bukti setoran pajak atau SSP PPh Final Pasal 4 ayat 2 dengan Kode Jenis Pajak 411128-420.
  • SSP PPh Pasal 22 atau Bukti Potong Pajak Penghasilan yang lain (jika ada).
Kurang lebih itulah data yang anda butuhkan agar anda dapat langsung mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi anda dengan benar.

Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Langkah-langkah pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dapat saya sampaikan adalah sebagai berikut:

Langkah 1: anda harus terlebih dahulu membuat laporan keuangan atas usaha anda atau Rekapitulasi Peredaran Usaha Bruto selama setahun.
petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2016
Rekapitulasi Peredaran Bruto Usaha


Langkah 2: Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sebaiknya mulai diisi dari halaman terakhir yaitu daftar jumlah peredaran bruto dan pembayaran PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013.
Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2016 Bagi Wajib Pajak PP 46
Lampiran Khusus WP PP 46

  • Nomor 1: diisi dengan identitas Wajib Pajak
  • Nomor 2: diisi dengan NPWP dan lokasi usaha, jika ada beberapa cabang maka masukan semua NPWP masing-masing cabang.
  • Nomor 3: diisi dengan alamat masing-masing lokasi usaha.
  • Nomor 4: diisi dengan peredaran usaha masing-masing pusat dan cabang selama setahun.
  • Nomor 5: diisi dengan PPh Final Pasal 4 ayat 2 yang telah disetor atas masing-masing usaha. 
Langkah 3: Jika langkah-langkah di atas sudah selesai dikerjakan, maka saatnya mengisi formulir SPT Tahunan PPh OP Lampiran 1770-IV. Silakan anda buka data harta yang telah anda siapkan sebelumnya.
Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2016 Bagi Wajib Pajak PP 46
Daftar Harta
  •  Nomor 1: diisi dengan tahun pajak yang akan dilaporkan yaitu 2015. Sebagai informasi bahwa SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2015 paling lambat disampaikan tanggal 31 Maret 2016.
  • Nomor 2: diisi dengan bulan dan tahun pajak yaitu 0115 s.d 1215
  • Nomor 3: dicentang atau disilang apakah pembukuan atau pencatatan. Bagi yang menggunakan laporan keuangan pilih pembukuan sedangkan bagi yang tidak menggunakan pembukuan pilih pencatatan.
  • Nomor 4: diisi dengan NPWP dan Nama Wajib Pajak.
  • Nomor 5: diisi dengan kode harta. 
  • Nomor 6: diisi dengan nama harta misalnya rumah, mobil, sepeda motor, tabungan, tanah. emas dan seterusnya.
  • Nomor 7: diisi dengan tahun saat harta tersebut diperoleh atau menjadi milik anda.
  • Nomor 8: diisi dengan harga pada saat harta tersebut diperoleh atau menjadi milik anda.
  • Nomor 9: diisi dengan keterangan contoh apabila harta tanah dan bangunan maka keterangan diisi dengan NOP.
Langkah 4: Di bawah kolom harta terdapat kolom kewajiban atau hutang. Silakan anda buka data hutang yang anda miliki lalu isikan pada kolom kewajiban sebagai berikut:
Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2016 Bagi Wajib Pajak PP 46
Daftar Kewajiban Hutang
  • Nomor 1: diisi dengan kode utang.
  • Nomor 2: diisi dengan nama pemberi pinjaman misalnya Bank BRI, Bank BNI dan seterusnya.
  • Nomor 3: diisi dengan alamat pemberi pinjaman.
  • Nomor 4: diisi dengan tahun dilakukan peminjaman.
  • Nomor 5: diisi dengan jumlah pinjaman yang tersisa pada akhir tahun.
Langkah 5: Pada Bagian C silakan diisi dengan daftar tanggungan yang anda miliki.
Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2016 Bagi Wajib Pajak PP 46
Daftar Anggota Keluarga

  • Nomor 1: diisi dengan nama anggota keluarga anda, Isteri dan anak-anak.
  • Nomor 2: diisi dengan NIK, silakan lihat di Kartu Keluarga.
  • Nomor 3: diisi dengan hubungan anggota keluarga.
  • Nomor 4: diisi dengan pekerjaan anggota keluarga.
Langkah 6:Langkah berikutna adalah pengisian formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Lampiran 1770-III. Pada lampiran ke III ini anda diminta mengisi data penghasilan anda yang bersifat final, diantaranya ada bunga deposito, hadiah, penjualan tanah dan bangunan atau penghasilan yang bersifat final lainnya.
Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2016 Bagi Wajib Pajak PP 46
Formulit 1770-III
  • Nomor 1: diisi sama dengan langkah 3 nomor 1 - 4.
  • Nomor 2: pada Bagian A nomor 16 yaitu penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan/ bersifat final diisi dengan total peredaran usaha bruto setahun. Nilainya harus sama dengan total peredaran usaha pada langkah 1 atau 2.
Langkah 7: Pada Bagian B tentang Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, anda dapat mengisinya pada kolom yang sesuai misalnya sumbangan, hibah, warisan, dan seterusnya. Jika tidak ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak maka anda dapat langsung melangkah ke Lampiran 1770-II.

Langkah 8: Lampiran 1770-II digunakan untuk melaporkan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. Jika anda memiliki bukti potong yang dilakukan oleh pihak lain silakan diisikan di kolom-kolom yang tersedia.
Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2016 Bagi Wajib Pajak PP 46
Lampiran 1770-II
  • Nomor 1: diisi sama dengan langkah sebelumnya.
  • Nomor 2: diisi sesuai bukti potong yang anda miliki.
  • Jumlahkan PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain di Jumlah Bagian A.
  • Kolom yang tidak ada 
Langkah 9: Jika anda sudah mengisi dengan lengkap langkah sebelumnya, maka dapat dilanjutkan ke Lampiran 1770-I. Lampiran ini diisi khusus bagi Wajib Pajak yang menggunakan pembukuan, jika tidak ada maka tidak perlu diisi.
Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2016 Bagi Wajib Pajak PP 46
Lampiran 1770-I Bagian A
  • Nomor 1: diisi identitas sama dengan langkah sebelumnya.
  • Nomor 2: diisi dengan identitas akuntan publik yang telah mengaudit pembukuan anda, jika tidak ada maka tidak perlu diisi.
  • Nomor 3: diisi sesuai dengan data pada pembukuan anda.
    Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2016 Bagi Wajib Pajak PP 46
    Lampiran 1770-I
  • Nomor 4: adalah penyesuaian fiskal negatif atas penghasilan yang telah dikenakan PPh Final. Anda isikan sama dengan Penghasilan Neto sehingga Jumlah Bagian A menjadi Nol artinya tidak ada penghitungan pajak lagi karena seluruh penghasilannya telah dikenai PPh Final sesuai PP 46 Tahun 2013.
    Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2016 Bagi Wajib Pajak PP 46
    Total Bagian A
Langkah 10: Langkah terakhir pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi bagi Wajib Pajak PP 46 Tahun 2013 adalah pengisian formulir induk SPT 1770. Karena semua penghasilan bruto dari usaha telah dikenai PPh Final Pasal 4 ayat 2, maka sudah tidak ada penghitungan pajak lagi di induk SPT Tahunan 1770.
Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2016 Bagi Wajib Pajak PP 46
Induk SPT Tahunan 1770

Apabila anda memiliki bukti potong seperti yang telah dijelaskan pada langkah 8, maka jumlah PPh yang telah dipotong atau dipungut pihak lain tersebut dimasukkan pada Induk SPT Tahunan 1770 Bagian D. Kredit Pajak nomor 15, sehingga pada angka 19 akan terjadi lebih bayar PPh.
Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2016 Bagi Wajib Pajak PP 46
Pemotongan atau pemungutan pihak lain
Sebagai informasi bahwa atas kelebihan pembayaran pajak pada angka 19 tersebut, dapat anda minta untuk restitusi pajak atau diperhitungkan dengan pajak anda yang lain namun harus melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu.

Setelah anda yakin data yang telah dimasukkan pada SPT Tahunan benar, lengkap dan jelas maka anda tinggal membubuhkan tanda tangan anda pada kolom yang telah disediakan.

Perhatian

Meskipun anda telah mengisi SPT Tahunan anda sesuai dengan penjelasan kami, alangkah baiknya agar anda tetap berkonsultasi kepada petugas di Kantor Pelayanan Pajak agar dapat diteliti kembali.

Demikian yang dapat saya sampaikan tentang petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2016 bagi Wajib Pajak PP 46. Semoga membantu anda dalam rangka memenuhi kewajiban anda menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap dan jelas. Terimakasih.

Baca artikel yang lain: Pilihan Cara Menyampaikan SPT Tahunan Update 2016

32 Responses to "Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2016 Bagi Wajib Pajak PP 46"

  1. "Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2016 Bagi Wajib Pajak PP 46"

    BalasHapus
  2. ini yang dicari
    lapor spt online secepatnya
    terima kasih ya banyak artikelnya

    BalasHapus
  3. Mas Fathur... artikelnya bagus, jelas dan sangat membantu dalam langkah2 pengisian SPT PP-46 secara manual. Beberapa saat ini kan sedang gencar untuk proses pelaporan SPT secara online melalui sistem e-filling dan e-billing, saya mencoba untuk menggunakan fasilitas tsb tetapi hanya dapat digunakan untuk WP Pribadi dgn PPh 21 atau PPh 25. Pertanyaan saya apakah sistem DJP online memang belum support untuk Wajib Pajak PP-46? Apabila sudah bisa tolong dong link dan ulasan nya secara singkat. Terimakasih Mas Fathur :)

    BalasHapus
    Balasan
    1. Terimakasih atas kunjungan dan komentarnya pak Suryo Pramono...
      Apabila tidak salah tangkap, yang bapak tanyakan adalah apakah belum ada support untuk WP PP 46 untuk dapat melaporkan e-filing dan pembayaran menggunakan e-billing.
      Sebenarnya Wajib Pajak PP 46 tetap dapat melaporkan SPT Tahunan dengan e-filing, namun ada proses sebelum masuk ke aplikasi e-filing yaitu mengisi SPT Tahunan menggunakan e-SPT PPh Orang Pribadi. Aplikasi e-SPT PPh Orang Pribadi dapat diunduh di link berikut:

      http://www.4shared.com/rar/sMC7Ffi-ba/Instaler_eSPT_PPh_OP_dan_OPS__.html

      aplikasinya diinstall dulu, dan mudah digunakan untuk mengisi SPT Tahunan. Formatnya sama dengan SPT Manual hanya dalam bentuk aplikasi elektronik.

      Output dari aplikasi tersebut berupa file dengan format .csv yang dapat di upload pada aplikasi e-filing.
      Untuk ulasan secara lengkapnya belum disusun di blog ini, kami usahakan dalam waktu dekat ini bisa segera disusun.

      Tetapi apabila masih ada yang kurang jelas, bapak bisa balas kembali. Kami usahakan sampai bapak dapat mengisi SPT Tahunan tepat waktu. Terimakasih.

      Hapus
  4. Mas Fathur... Sy mau tanya, sy sdh punya npwp atas nama sy sndiri (org pribadi) sejak thn 2009, tpi sy tdk pernah lapor SPT tahunan OP Karna sy blm memiliki penghasilan. Pertanyaan sy apakah sy harus melaporkan SPT tahunan OP sy dari thn 2009 sejak terdaftar NPWP-nya..?? Jika Ya, berarti sy kena denda berapa..?? Dan jika harus lapor, formulir SPT tahunan OP jenis apa yg harus sy gunakan..?? Mohon pencerahan nya Mas Fathur... Trima kasih sebelumnya...

    BalasHapus
    Balasan
    1. Terimakasih juga atas kunjungan dan pertanyaannya mas...
      Berdasarkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, disebutkan bahwa setiap Wajib Pajak wajib menyampaikan SPT Tahunan paling lambat 3 bulan sejak tahun pajak berakhir untuk orang pribadi dan 4 bulan sejak tahun pajak berakhir untuk Badan.
      Dari ketentuan tersebut maka mas samaraputta wajib untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi setiap tahunnya dengan tepat waktu. Tentang isi laporannya disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, jadi apabila belum memiliki penghasilan tetap wajib lapor tetapi NIHIL.
      Apabila Wajib Pajak terlambat melaporkan atau tidak melaporkan SPT Tahunannya maka dapat dikenai denda sebesar Rp.100.000,0 untuk orang pribadi dan Rp. 1 juta untuk Badan. Hanya saja denda ini baru dapat dibayarkan apabila sudah diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dari KPP dimana anda terdaftar.
      Untuk jenis formulir SPT yang digunakan disesuaikan dengan data KLU pada saat anda mendaftar NPWP, atau sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Untuk itu mas Samaraputta dapat menghubungi KPP dimana mas terdaftar. Disana ada banyak pegawai yang dapat membantu mas Samaraputta dengan senang hati tanpa ada biaya. Semoga membantu.
      Terimakasih.

      Hapus
    2. Ok mas Fathur,Terima kasih banyak atas pencerahan nya... Salam

      Hapus
  5. Salam , saya ada pertanyaan saya punya NPWP sebagai karyawan selain itu juga punya usaha warung tenda omset setahun di bwh 4,8 M ( katakan 1,4 M) tp pihak KPP meminta saya untuk setor PPh final 1% atas omset bruto, nah ketika pembuatan laporan SPT Tahunan ada Pengasilan Kena Pajak ( setlah dikurangi PTKP ) sehingga ada kurang bayar..kejadian itu menimbulkan angsuran PPh untuk tahun berikutnya .. ( PPh 25 angsuran ) pertanyaannya :
    1. apa kah setoran PPh 1% dan pph 25 angsuran dibayar secara terpisah atau bisakah digabung menjadi PPh 25

    BalasHapus
    Balasan
    1. Untuk membayar pajak maka harus menggunakan kode jenis pajak masing-masing tidak bisa digabung. Apabila sudah disetor dengan cara digabung maka bisa terjadi kesalahan setor sehingga seharusnya di ajukan permohonan pemindahbukuan ke setoran jenis pajak yang sebenarnya. Semoga membantu.

      Hapus
  6. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

    BalasHapus
  7. Saya mau tanya, saya bekerja jasa servis hp di mall2, kerja nya dteng ke counter hp langganan ngerjain servisan dapet hasil pulang begitu setiap hari. Saya gak perna melalukan pembukuan dan g ada perusahaan yang terikat. Bagaimana saya mengisi laporan bruto? Apakah cukup di kira2 saja penghasilan nya?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Terimakasih mas Burhan Udin atas kunjungan dan pertanyaannya.

      Sebenarnya bukan hanya mas Burhan yang tidak pernah melakukan pembukuan atau pencatatan, kebanyakan Wajib Pajak yang saya temui seperti mas Burhan. Rata-rata tidak memiliki pembukuan atau pencatatan.

      Padahal sebenarnya pencatatan sangat penting. Ini pernah saya tulis di artikel:

      http://www.mas-fat.com/2016/01/pentingnya-pembukuan-atau-pencatatan.html

      Karena tanpa pencatatan atau pembukuan membuat perhitungan pajak tidak akurat.

      Jadi menurut saya apabila tidak memiliki pembukuan atau pencatatan silakan di kira-kira peredaran brutonya. Namun demikian dianjurkan agar peredaran bruto tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Karena sewaktu-waktu Kantor Pelayanan Pajak dapat meneliti atau memeriksa pelaporan mas Burhan.

      Semoga dapat membantu dan menambah wawasan kita.

      Hapus
  8. Mohon pencerahannya, selama ini S/d 2015 hanya suami yg melaporkan spt tahunannya, suami karyawan (1770s) dan istri baru bernpwp Bln Juli 2016 (1770) UMKM omzet dibawah 4,8m /th byr pajak final 1% dari omzet (dg perjanjian pisah harta dan penghasilan dg suami)
    Pertanyaan:
    Pada saat melaporkan penghasilan netto gabungan kolom istri apakah benar nihil karena sudah dihitung final? Pada laporan spt suami 2016 nanti statusnya ptkp pada spt suami apakah tetap K/2 sesuai yg tertera di bukti potong 1721 A1 ataukah berubah ?. Dan status ptkp gabungannya pada penghasilan netto gabungannya ditulis K/2 atau menjadi K/I/2 ? apakah benar efeknya pajak suami jadi lebih bayar jika status ptkp gabungannya K/I/2 ? Gbu

    BalasHapus
    Balasan
    1. Terimakasih atas kunjungan dan pertanyaannya yang luar biasa, he..he..

      Ada dua pertanyaan yang diajukan:
      1. Pada saat melaporkan penghasilan netto gabungan kolom isteri apakah benar diisi nihil karena sudah dikenai PPh Final?
      jawab: benar mbak Yehesua, untuk kolom isteri diisi NIHIL karena sudah dikenai PPh Final Pasal 4 ayat 2 sebesar 1% dari omset. Yang boleh dimasukkan pada kolom tersebut adalah penghasilan lain yang tidak dikenai PPh Final.

      2. Status PTKP apakah K/2 ataukah K/I/2?
      Jawab: Karena tidak ada komponen penghasilan isteri yang berhak atyas PTKP (karena sudah dikenai PPh Final semua) maka yang digunakan adalah PTKP K/2. Kecuali apabila ada penghasilan isteri dari luar usaha yang tidak dikenai PPh Final sehingga masuk ke perhitungan Induk SPT.

      3. Apakah benar efeknya pajak suami jadi lebih bayar jika status PTKP gabungannya K/I/2?
      Jawab: apabila yang digunakan adalah PTKP K/I/2 maka akan ada lebih bayar. Tetapi pada kasus ini, mbak suami mbak Yehesua tidak berhak menggunakan PTKP K/I/2 karena penghasilan isteri sudah dipotong PPh Final. Kecuali apabila masih ada penghasilan isteri dari luar usaha (tidak dikenai PPh Final Pasal 4 ayat 2 sebesar 1%).

      Semoga dapat membantu mbak Yehesua. Apabila masih ada yang kurang mohon untuk ditanyakan kembali.

      Hapus
    2. Wah, terimakasih mas fathur atas pencerahannya, pertanyaan saya selanjutnya apakah suami perlu memberitahukan ke perusahaan tempat dia bekerja tentang perubahan ini? (untuk antisipasi data bukti potong jan-des th 2017) , ataukah tetap K/2? Klo berubah menjadi apa? Mis TK/2? GBU

      Hapus
    3. Maksud saya pada jawaban nomor tiga adalah suami tidak berhak menggunakan PTKP dengan status K/I/2 tetapi PTKP yang digunakan oleh suami tetap K/2 karena penghasilan isteri sudah dipotong PPh Final.

      Tetapi apabila ada penghasilan isteri yang bersifat tidak final (misalnya penghasilan dari luar usaha) maka boleh menggunakan PTKP K/I/2.

      Semoga lebih dapat dipahami :)

      Hapus
  9. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

    BalasHapus
  10. Malam mas fathur, ada yg mau sy tanyakan. Begini kasusnya :
    1. Utk onlineshop apakah benar masuk dalam WP PP 46/2013 yaitu 1% dari omzer per bulan?
    2. Saya sdh punya NPWP dari thn 2011 tapi onlineshop baru dimulai sekitar thn 2014. Apakah saya kenda denda/ sanksi? Jika ada denda/ sanksi, kira-kira berapa besar?

    Sebagai contoh saja misal penghasilan per-bln 5jt, jadi :
    5.000.000 x 1% = 50.000/bln x 12 bln = 600.000/ tahun.
    Betul begitu pak? Nah utk masalah denda/ sanksi, berapa ya pak?

    Mohon pencerahannya ya pak
    Terima kasih banyak.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Terimakasih juga mbak Melanie atas kunjungannya.

      Pertama bahwa ketentuan PP46 Tahun 2013 menerangkan bahwa semua wajib pajak yang memiliki peredaran usaha di bawah 4.8M setahun dikenai PPh Final sebesar 1% dari omset. Tetapi terdapat WP yang dikecualikan dari PP46 diantaranya WP yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya.

      Berdasarkan keterangan di atas Onlineshop menurut saya tidak termasuk yang dikecualikan (yang dikecualikan adalah yang dapat dibongkar pasang seperti contoh di atas). Oleh karena itu termasuk WP yang dikenai PPh Final sesuai PP46.

      Yang kedua adalah tentang denda/sanksi, bahwa sanksi/denda dapat diterbitkan apabila terjadi keterlambatan/tidak melaporkan SPT tepat waktu. Jadi silakan di teliti kembali apakah pernah terjadi keterlambatan atau tidak melaporkan SPT sebelumnya.

      Kewajiban PP 46 untuk mbak Melanie adalah sejak memulai onlineshop tahun 2014.

      Perhitungannya misal omset 5jt maka PPh Final PP 46 sebesar Rp. 50 rb. Hanya saja tidak dapat disamaratakan bahwa setahun menjadi 600rb karena besar omset setiap bulan berbeda sehingga PPh Finalnya juga menyesuaikan.

      Semoga membantu, apabila ada yang kurang silakan ditanyakan kembali. Terimakasih.

      Hapus
  11. Selamat Sore Pak. Mau tanya kalau WP pribadi termasuk PP 46 memperoleh NPWP pada bulan agustus 2016. sebelum memperoleh NPWP beliau memperolah penghasilan dari perusahaan badan dipotong pph21 (tanpa NPWP). pertanyaanya untuk penghasil Januari s/d Juli 2016 apakah perlu dibayar pph final 1% nya ?. kalau tidak perlu nanti pelaporan SPT 2016 omset Januari - Juli 2016 harus dimasukan atau tidak perlu ?. Terima Kasih.

    Hormat Saya

    Darma S.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Terimakasih atas kunjungannya di blog saya Pak Darma Sanjaya.

      Pada dasarnya kewajiban perpajakan muncul ketika ada objek pajak, kemudian untuk memenuhi ketentuan tersebut maka Wajib Pajak wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

      Maksud saya adalah memiliki NPWP atau tidak memiliki bukan menjadi patokan untuk dikenai PPh. Oleh karena itu Pak Darma Sanjaya tetap dipotong PPh Pasl 21 oleh perusahaan walaupun tidak memiliki NPWP.

      Seperti itu juga untuk PPh Final 1% nya. Sepanjang usahanya ada (objeknya ada) maka wajib dibayarkan juga PPh Finalnya. NPWP hanya sebagai sarana agar pak Darma bisa membayarkan dan melaporkan pajak menggunakan identitas pribadi.

      Demikian semoga membantu.

      Hapus
    2. Terima Kasih Pak Fathur Ata Jawabannya. Jadi untuk pendapatan sebelum memperoleh NPWP (Bulan Jan - Juli 2016) tetap Harus dibayar PPh Final 1% nya ya Pak Fathur ? Terima Kasih.

      Darma Sanjaya

      Hapus
    3. Terimakasih kembali pak.. hehe... :)

      Hapus
  12. Selamat Sore Pak. Mau tanya kalau WP pribadi termasuk PP 46 memperoleh NPWP pada bulan agustus 2016. sebelum memperoleh NPWP beliau memperolah penghasilan dari perusahaan badan dipotong pph21 (tanpa NPWP). pertanyaanya untuk penghasil Januari s/d Juli 2016 apakah perlu dibayar pph final 1% nya ?. kalau tidak perlu nanti pelaporan SPT 2016 omset Januari - Juli 2016 harus dimasukan atau tidak perlu ?. Terima Kasih.

    Hormat Saya

    Darma S.

    BalasHapus
  13. Mas fathur,

    Saya mau tanya, saya punya usaha sejak th 2015 tapi saya tidak pernah bayar pajak 1%.
    Jika tahun 2016 saya bayar, pembayaranny di lakukan secara terpisah untuk tiap masa pajakny atau langsung 1 thn?

    Terima kasih

    BalasHapus
  14. Malam Mas Fathur, kalau saya sdh terdaftar sbg umkm yg byr pajak 1%, kmd mempunyai 2 jenis usaha yg tahun ini omsetnya bila ditotal >4,8m apakah itu hrs terdaftar jadi pkp ataukah perhitungan omset itu bisa dipisah kebetulan tempat usahanya di dua daerah yang beda,trims

    BalasHapus
    Balasan
    1. Jika NPWP yang digunakan untuk dua usaha tersebut atas nama yang sama maka pada saat pelaporan SPT Tahunan omset keduanya harus digabung. Apabila hasil penjumlahannya lebih besar dari batasan umkm 4,8M maka untuk tahun pajak berikutnya tidak lagi dikeani PPh Final 1% dari omset lagi.
      Kemudian ketika ditotal ternyata omset sudah melebihi batasan PKP 4,8M maka palaing lambat bulan berikutnya sudah harus mendaftarkan diri untuk menjadi PKP.

      Hapus
  15. Salam mas fathur , jika tahun pajak 2016 ini saya mendaftar WP baru dg NPWP sendiri dg status harta terpisah dg suami, (informasi : suami adalah karyawan yg rutin lapor SPT1770s , status di ptkp nya adalah K/2 karena selama ini sampai 2015 saya blm ber NPWP dg tanggungan saya istri + 2 anak). Mohon pencerahannya untuk status suami di spt tahun 2016 nanti apakah ada perubahan ? Untuk status di spt suami selama ini adalah KK (sampai spt 2015) , apakah 2016 statusnya menjadi PH ? Kemudian untuk ptkp dari K/2 statusnya berubah menjadi TK/2? Karena per tahun 2016 status perpajakannya sdh berganti dg perjanjian harta terpisah dg harta dg istri? Terimakasih sebelumnya, gbu

    BalasHapus
    Balasan
    1. Salam juga... terimakasih atas kunjungannya.. pertanyaannya sangat bagus, mungkin perlu penjelasan agak panjang.

      Pertama yang jadi pertanyaan saya adalah Mbak Yehesua apakah memiliki usaha sendiri ataukah berstatus sebagai karyawan seperti suami?

      Kedua adalah jika Ibu memiliki usaha sendiri, apakah omset pertahunnya dibawah 4,8M atau sudah lebih tinggi dari batasan umkm itu?

      Kedua pertanyaan ini penting untuk menentukan PTKP yang digunakan oleh Ibu dan suami.

      Jika Ibu memiliki usaha sendiri dan omset masih dibawah 4,8M maka ibu tidak memiliki hak PTKP sehingga PTKP yang digunakan oleh suami adalah tetap K/2 sedangkan Ibu sendiri melaporkan PPh Final 1% dari omset sesuai PP 46 Tahun 2013.

      Namun jika ibu adalah karyawati atau memiliki kegiatan usaha dengan omset lebih dari 4,8M setahun maka pajak Ibu dan suami dihitung dengan menggunakan mekanisme Pisah Harta/Memilih Terpisah (PH/MT) dengan menggunakan PTKP K/I/2.

      Kemudian pada saat melaporkan SPT Tahunan pada bagian PTKP di SPT Tahunan tidak perlu diisi tetapi melampirkan perhitungan PH/MT.

      Monggo jika masih ada yang belum jelas agar ditanyakan kembali.

      Hapus
    2. Maaf saya lupa info kan jika saya UMKM dg omzet dibawah 4,8 m setahun , berarti untuk spt saya status SPT : PH dg status ptkp TK/- (diabaikan) karena sdh dihitung final 1% . Sedangkan suami status SPT 2016: PH dg status K/2 . Apakah benar demikian mas fathur? Dan masing masing waktu melaporkan spt 2016 baik suami maupun istri nanti dilampirkan perhitungan netto gabungan , suami sesuai hitungan bukti potong 1721 A1 , sedangkan istri diisi nihil karena sudah dihitung final, apakah benar seperti itu ? Sekali lagi terimakasih buat pencerahannya.

      Hapus
    3. iya benar.... kalau ada kesulitan pelaporan monggo ditanyakan kembali.

      Hapus