Perbedaan Batas Waktu Pembayaran Pajak dengan Batas Waktu Pelaporan Pajak yang Harus Diketahui

Batas waktu pembayaran dan batas waktu pelaporan sering kali salah dipahami oleh sebagian Wajib Pajak karena sepintas lalu akan terlihat sama. Padahal menurut ketentuan pajak sebenarnya berbeda antara keduanya, bahkan jika salah memahami tentang batas waktu pembayaran dan batas waktu pelaporan maka dapat mengakibatkan terbitnya denda dan sanksi administrasi yang seharusnya dapat dihindari apabila Wajib Pajak mengetahui dengan benar kapan batas waktu pembayaran dan kapan batas waktu pelaporan pajak.

loket pembayaran pajak di bank
Membayar Pajak Melalui Teller
Biasanya kesalahan dalam memahami batas waktu pembayaran dan batas waktu pelaporan pajak ini terjadi karena Wajib Pajak mengambil mudahnya bahwa batas waktu pembayaran sama dengan batas waktu pelaporan. Ketika sudah selesai dibayarkan dan dilaporkan tiba-tiba mendapat surat dari Kantor Pelayanan Pajak untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi tentang keterlambatan pembayaran tersebut. Sangat disayangkan apabila anda tidak mengetahui tentang batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak ini.
Baca juga: Panduan Mendaftar NPWP Pribadi Secara Online

 Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan Pajak

Berikut ini kami rangkum batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak yang harus anda ketahui agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak:
No Jenis SPT Batas Waktu Pembayaran Batas WaktuPelaporan
Masa
1 PPh Pasal 4 ayat (2) Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
2 PPh Pasal 15 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
3 PPh Pasal 21/26 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
4 PPh Pasal 23/26 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
5 PPh Pasal 25 (angsuran Pajak) untuk Wajib Pajak orang pribadi dan badan Tgl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
6 PPh Pasal 25 (angsuran Pajak) untuk Wajib Pajak kriteria tertentu yang diperbolehkan melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa Akhir masa Pajak terakhir Tgl.20 setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
7 PPh Pasal 22, PPN & PPn BM oleh Bea Cukai 1 hari setelah dipungut Hari kerja terakhir minggu berikutnya (melapor secara mingguan)
8 PPh Pasal 22 - Bendahara Pemerintah Pada hari yang sama saat penyerahan barang Tgl. 14 bulan berikut
9 PPh Pasal 22 - Pertamina Sebelum Delivery Order dibayar
10 PPh Pasal 22 - Pemungut tertentu Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
11 PPN dan PPn BM - PKP Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak
12 PPN dan PPn BM - Bendaharawan Tgl. 7 bulan berikut Tgl. 14 bulan berikut
13 PPN & PPn BM - Pemungut Non Bendahara Tgl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
14 PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15,21,23, PPN dan PPnBM Untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu Sesuai batas waktu per SPT Masa Tgl.20 setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir

Berikut batas waktu pembayaran dan Pelaporan untuk kewajiban perpajakan tahunan:
No Jenis SPT Batas Waktu Pembayaran Batas WaktuPelaporan
Tahunan
1 PPh - Orang Pribadi Sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun Pajak
2 PPh - Badan Sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun Pajak


Sanksi Keterlambatan Penyetoran atau Pembayaran Pajak

Seperti yang dikemukakan diatas, bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau pelaporan pajak maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan denda dan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari jumlah pajak yang kurang dibayar dikalikan dengan jumlah bulan terlambat dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran (batas waktu pembayaran) sampai dengan tanggal dibayar (satu hari mewakili satu bulan).

Sanksi Akibat Keterlambatan Pelaporan Pajak

Apabila Wajib Pajak terlambat dalam melaporkan pajaknya, maka sesuai ketentuan perpajakan dapat dikenai sanksi denda dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Terlambat menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa Pajak Penghasilan dikenai denda sebesar Rp. 100.000,-
  2. Terlambat menyampaikan SPT Masa PPN dikenai denda sebesar Rp.500.000,-
  3. Terlambat menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dikenai denda sebesar Rp. 100.000,-
  4. Terlambat menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan dikenai denda sebesar Rp. 1.000.000,-

Contoh Perhitungan Sanksi Akibat Terlambat Bayar dan Lapor

Misalnya anda hendak membayar PPN untuk masa Januari 2016 sebesar Rp.1.000.000,-. Sesuai ketentuan batas waktu pembayaran dan pelaporan PPN masa Januari 2016 adalah tanggal 29 Februari 2016, namun anda membayar terlambat yaitu pada tanggal 5 Maret 2016. Dari keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPN tersebut maka anda dapat dikenai sanksi dengan perhitungan sebagai berikut:
  • Denda terlambat lapor SPT Masa PPN                                   = Rp. 500.000,-
  • Sanksi bunga terlambat bayar: 2% x 1 x Rp.1.000.000,-        = Rp.   10.000,-
  • Total Denda dan Sanksi                                                        = Rp. 510.000,-
Demikianlah perbedaan antara batas waktu pembayaran dan batas waktu pelaporan pajak dan sanksinya, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk anda. Apabila artikel ini bermanfaat anda dapat me-like atau membagikan artikel ini agar semakin banyak yang mengetahui tentang perbedaan yang dimaksud dalam artikel ini. Terimakasih.
Baca juga artikel yang lain tentang cara baru membayar pajak secara elektronik.

29 Responses to "Perbedaan Batas Waktu Pembayaran Pajak dengan Batas Waktu Pelaporan Pajak yang Harus Diketahui"

  1. Saya mulai daftar npwp tgl 13 agstus 2016.trs saya harus bayar pajak pribadi paling lambatnya tgl berapa ya,..mohon pejalasannya.

    BalasHapus
    Balasan
    1. paling lambat tanggal 15 bulan September untuk masa Agustus 2016 mas Jamal...

      Hapus
  2. pada bulan agustus teman saya menyetorkan pajak dengan isian masa pajak bulan mei? apa ada konskuensinya?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Apabila dilihat dari isian SSP maka diketahui bahwa setoran pajak tersebut disetorkan pada bulan Agustus tetapi untuk masa pajak Mei, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran masa pajak Mei. Oleh karena itu dapat dikenai sanksi pajak berupa:

      1. Denda Pasal 7 UU KUP (apabila pada masa Mei belum melakukan pembayaran atau pelaporan SPT Masa). Nilai denda disesuaikan dengan jenis pajaknya, apabila jenis pajaknya PPh maka besarnya adalah Rp. 100.000,- sedangkan untuk PPN besarnya adalah Rp. 500.000,-.

      2. Sanksi Bunga sebesar 2% per bulan dihitung dari nilai kurang bayar yang disetorkan tersebut.

      Hapus
  3. Maaf mao tanya nih, kalo udh 4 tahun tidak lapor dan bayar perhitungannya bagaimana ya?? Trims sebelumnya.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Pertanyaannya sederhana, cuma jawabannya harus panjang lebar karena pertanyaannya sangat luas atau tidak spesifik.

      Oleh karena itu perlu diperjelas dahulu apa pekerjaan anda, apakah sebagai karyawan atau memiliki kegiatan usaha sendiri. Lalu apakah omset usahanya sudah diatas 4,8 Milyar atau masih dibawah 4,8 M.

      Sebenarnya penjelasannya sudah ada di artikel dengan label SPT Tahunan.

      Hapus
  4. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

    BalasHapus
  5. Mohon infonya, jika perusahaan tempat saya bekerja omzet selama tahun 2015 dibawah 4,8 M tapi kami belum pernah membayar pajak penghasilan yg 1%. Dan saat ini kami baru menyusun SPT Tahun 2015, untuk pajak yang belum kita setor bagaimana perlakuannya dalam penyusunan Lap. Keuangan? Jika kami sudah setor pada bulan Agustus 2016 kemarin apakah bisa dimasukkan dalam SPT Tahun 2015 yang belum kami laporkan. Terima kasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. Terimakasih atas kunjungannya... SPT Tahunan Badan 2015 paling lambat disampaikan tanggal 30 April 2016. Apabila terlambat atau lewat tanggal tersebut maka dapat diterbitkan sanksi administrasi berupa denda pasal 7 UU KUP sebesar Rp. 1.000.000,-

      SPT Tahunan PPh Badan harus disampaikan dengan dilampiri laporan keuangan. Pengenaan pajak berkaitan dengan omset yang masih di bawah 4,8M setahun maka dikenai PPh Final sebesar 1% dari omset dan dibayarkan setiap bulan. Apabila belum disetor sebelumnya maka dapat disetor terlebih dahulu sebelum SPT Tahunan disampaikan dan tetap dapat diperhitungkan dalam SPT Tahunan 2015.

      Hapus
  6. mau tanya..jika kita belum bisa bayar ppn bln agustus karena customer belum bayar dan baru akan dibayar bulan depan, kita akan kena denda brp ya?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Terimakasih atas kunjungannya...

      Tergantung pada pelaporan SPT Masa PPN Bulan Agustus.
      Jika SPT Masa PPN Agustus dengan faktur pajak atas transaksi tersebut sudah didalamnya tetalpi statusnya lebih bayar atau NIHIL karena ada faktur pajak masukan, maka tidak ada sanksi.

      Tetapi apabila karena faktur pajak tersebut menjadikan SPT Masa PPN Bulan Agustus tidak dapat dilaporkan karena ada PPN yang belum dibayar maka dapat dikenai sanksi denda sebesar 500.000 dan berpotensi dikenai sanksi bunga sebesar 2% dari nilai kurang bayar PPN dikalikan jumlah bulan terlambat.

      Hapus
    2. Pada saat kita sdh mengakui AR disitu ada harta dari bagian PPN yg sdh diakui, maka amannya bayar saja PPN keluaran terlebih dahulu,kecuali hanya AR 100% dan bukan 110%

      Hapus
  7. jika kita blum bisa bayar ppn bulan agustus dikarenakan custmer belum bayar dan akan dibayarkan bulan depan, berapa denda yang harus dibayarkan??

    BalasHapus
  8. mohon informasi nya, saya baru daftar npwp bulan februari dan sudah melunasi pajak omset 1% PPh Final Pasal 4 ayat (2), nah semenjak maret-agustus ini blm bayar pajak omset tersebut, dan bulan september ini usaha saya sudah tidak lanjut.. di sse bagaimana menerbitkan billing nya ya, harus 1-1 perbulan atau boleh langsung periode masa maret-agustus ?

    dan bagaimana hitungan denda nya... terimakasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. Untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 bersifat bulanan, dihitung dari peredaran usaha bruto dikali tarif 1%. Cara pembayarannya dengan membuat billing 1-1 per bulan tidak boleh digabung menjadi satu SSP.

      Perhitungan dendanya adalah:
      -Denda Pasal 7 KUP karena terlambat lapor/bayar sebesar Rp. 100 ribu.
      -Sanksi bunga pasal 9 ayat 2(a) sebesar 2% x Nilai setoran x jumlah bulan terlambat.

      Denda tersebut hanya dapat dibayar apabila telah diterbitkan STP (Surat Tagihan Pajak) oleh KPP.

      Hapus
  9. mohon petunjuk broo, semenjak ebilling diberlakukan maka kami membayar pph pasal 4 ayat 2 melalui atm dan seringkali atm tidak mengeluarkan struk lalu bagaimanakah pembuktiannya ke kpp? dan seringkali kami mencari atm yg mengeluarkan struk sehingga terjadi keterlambatan yaitu diatas tgl 10

    BalasHapus
    Balasan
    1. pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 paling lambat adalah tanggal 15 Bulan berikutnya..

      Alternative pembayaran selain melalui atm bisa melalui kantor pos atau bank terdekat, atau bisa juga dengan Internet Banking.

      Hapus
  10. Saya ada sewa alat bulan September tapi baru bayar sewanya bulan November. Untuk pembayaran pph23 masuk massa bulan 9 apa masuk massa bulan 11 sesuai pembayaran sewa.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kalau berdasarkan Pasal 15 ayat 3 PP Nomor 94 Tahun 2010 disebutkan bahwa :

      "Saat Pemotongan : Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 UU PPh dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan, disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu."

      Penjelasannya:
      saat dibayarkannya penghasilan artinya ketika sewa itu dibayar. Pada kasus ini adalah bulan November.

      Disediakan untuk dibayarkannya penghasilan artinya ketika sudah diakui ada biaya tersebut atau ketiak sudah tercatat di pembukuan.

      sedangkan jatuh tempo pembayaran adalah pada kasus adanya kontrak atau perjanjian.

      Mana yang terjadi terlebih dahulu diantara tiga situasi itu? itulah masa seharusnya.

      Hapus
  11. pak saya mau tanya, saya terdaftar sebagai wajib pajak bulan februari tp mulai maret sampai november ini belum melakukan pembayaran,hitungan dendanya per bulan ya pak

    BalasHapus
  12. pak saya mau tanya, saya terdaftar sebagai wajib pajak bulan februari tp mulai maret sampai november ini belum melakukan pembayaran,hitungan dendanya per bulan ya pak

    BalasHapus
    Balasan
    1. Iya benar, denda untuk kewajiban bulanan dihitung per bulan.

      Hapus
  13. Pak saya mau tanya, saya ada transaksi dengan customer pd bulan Agustus namun saya baru buatkan faktur pajak keluaran pada bulan Desember. Apakah ada sanksi krna hal tsbt? Sanksi apa yg saya terima? Bagaimana solusinya?

    Terima kasih.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Terimakasih atas kunjungan dan pertanyaannya.

      Sanksi yang mungkin diterbitkan adalah:
      1. 2% dari DPP karena terlambat menerbitkan faktur pajak.
      2. 2% dari PPN terutang jika terlambat menyetorkan PPN.
      3. Denda 500.000 jika terlambat melaporkan SPT Masa PPN.

      Jika terlambat menerbitkan faktur pajak dan terlambat menyetor maka sanksi yang timbul yang nomor 1 dan 2.

      Demikian,jika kurang jelas monggo ditanyakan kembali ya.

      Hapus
  14. Pak saya mau tanya, saya sudah menyetor PPH Psl 4 ayat 2 pada bulan Juli namun lupa Melakukan Pelaporan sampai Bulan Januari.
    Untuk perhitungannya gimana yah pak?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Khusus untuk PPh Pasal 4 ayat 2 dengan kode 411128-420 maka tidak lapor gak apa-apa karena tanggal ketika membayar dihitung sebagai tanggal lapor (dianggap sudah melapor jika sudah membayar).

      Namun untuk PPh Pasal 4 ayat 2 dengan kode setoran yang lain wajib dilaporkan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2. Apabila terlambat maka dendanya 100 ribu.

      Hapus
  15. Pak saya mau tanya, kalau saya telat lapor SPT Masa PPN ada lebih bayar, apakah dikenai sanksi/denda juga?

    TerimaKasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. Karena telat lapor maka dapat dikenai denda Pasal 7 KUP.

      Sedangkan atas kelebihan bayarnya dapat diminta restitusi maupun kompensasi dengan melalui prosedur pemeriksaan.

      Hapus